Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan klasik sektor ketenagalistrikan, yakni kerugian struktural yang terus membebani PT PLN (Persero). Di tengah kebutuhan listrik yang belum tumbuh signifikan, kapasitas pembangkit justru melonjak akibat kebijakan masa lalu yang terlalu agresif.
Masalah utama bermula dari kelebihan pasokan listrik nasional atau oversupply yang terjadi bertahun-tahun. Negara tetap wajib membayar listrik dari produsen swasta meski daya tersebut tidak terserap oleh masyarakat dan industri.
Skema pembelian listrik jangka panjang dengan harga tetap melalui Power Purchase Agreement membuat PLN tidak memiliki ruang manuver. Ketika permintaan turun atau stagnan, beban keuangan tetap berjalan seolah konsumsi listrik terus meningkat.
Dari sinilah kerugian muncul. PLN membayar listrik yang tidak terpakai, sementara pendapatan dari penjualan ke pelanggan tidak sebanding dengan biaya produksi dan kontrak yang harus dipenuhi.
Situasi ini diperparah oleh perencanaan pembangkit yang terlalu optimistis, khususnya sejak program percepatan pembangkit dan proyek 35 gigawatt. Proyeksi pertumbuhan listrik tidak sesuai realitas, namun kontrak sudah telanjur diteken.
Dalam kondisi tersebut, wacana perubahan fundamental sistem pembelian listrik kembali menguat. Salah satu gagasan yang mencuat adalah mengganti skema harga tetap dengan mekanisme berbasis fluktuasi pemakaian dan kinerja sistem.
Melalui skema baru ini, PLN tidak lagi membeli listrik dengan harga kaku per kilowatt jam. Pembayaran dilakukan berdasarkan tingkat pemanfaatan sistem nasional dan biaya riil produksi saat itu.
Jika dalam satu periode biaya operasional sistem hanya mencapai 30 persen dari kondisi normal, maka nilai yang dibagikan kepada seluruh produsen listrik juga mengikuti angka tersebut. Risiko kelebihan pasokan tidak lagi ditanggung PLN seorang diri.
Model berbagi risiko ini menggeser logika lama ketenagalistrikan. Produsen swasta tidak lagi menikmati pendapatan aman tanpa mempertimbangkan kebutuhan sistem, tetapi tetap memiliki peluang untung saat permintaan naik.
Bagi PLN, skema ini menjadi instrumen penyelamat keuangan. Beban pembayaran listrik yang tidak terpakai dapat ditekan, sementara fleksibilitas pengelolaan sistem meningkat secara signifikan.
Dampak penting dari skema ini tidak hanya dirasakan oleh pembangkit besar. Penyedia listrik skala kecil, termasuk pembangkit listrik tenaga surya atap milik rumah tangga, justru mendapatkan peluang baru.
Selama ini PLTS perumahan kerap dipandang sebagai beban sistem. Ekspor listrik dibatasi dan nilai jual ditekan karena dianggap mengganggu kestabilan jaringan PLN.
Dalam skema berbagi risiko, pendekatan itu berubah total. PLTS rumah tangga diposisikan sebagai bagian dari solusi, terutama untuk memasok listrik pada jam-jam siang ketika beban meningkat.
Listrik dari PLTS perumahan tidak lagi dihargai secara statis, tetapi mengikuti kondisi beban wilayah dan kebutuhan sistem nasional. Rumah tangga berubah dari konsumen menjadi produsen mikro.
Ketika sistem nasional hanya beroperasi pada tingkat 30 persen, pendapatan yang diterima PLTS memang lebih kecil. Namun sebaliknya, saat beban tinggi, peluang keuntungan juga meningkat tanpa perlu kontrak mahal.
Skema ini menciptakan keadilan baru dalam sistem kelistrikan. Semua pelaku, baik PLN, IPP besar, maupun produsen perorangan, berbagi risiko dan manfaat secara proporsional.
Dalam jangka panjang, mekanisme ini mendorong efisiensi dan inovasi. Produsen didorong menyesuaikan kapasitas dan teknologi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pasar listrik.
Selain itu, negara tidak lagi terjebak pada kewajiban fiskal raksasa akibat kontrak listrik jangka panjang yang tidak adaptif terhadap perubahan ekonomi.
Transformasi ini juga membuka jalan menuju sistem kelistrikan yang lebih modern, berbasis digital, dan terdesentralisasi. Smart grid dan tarif dinamis menjadi keniscayaan.
Meski tantangannya besar, perubahan ini dinilai lebih realistis dibanding mempertahankan sistem lama yang terbukti merugikan negara.
Jika diterapkan konsisten, skema berbagi risiko berpotensi menyelamatkan PLN, menata ulang relasi dengan swasta, dan memberi ruang nyata bagi masyarakat untuk berperan dalam transisi energi nasional.
Kontrak Listrik Bebani PLN
Perjanjian jual beli listrik antara PT PLN dan produsen swasta kembali menuai sorotan karena dinilai merugikan keuangan negara. Skema yang berlaku selama ini memperlihatkan ketimpangan risiko, di mana produsen swasta cenderung aman dari kerugian, sementara beban justru ditanggung oleh PLN.
Masalah utama terletak pada kontrak jangka panjang dengan harga tetap. Dalam skema ini, PLN wajib membeli listrik sesuai kapasitas terpasang, terlepas dari apakah listrik tersebut benar-benar dibutuhkan atau terserap oleh pasar.
Ketika permintaan listrik tidak tumbuh sesuai proyeksi, PLN tetap harus membayar. Di sisi lain, produsen swasta tetap menerima pendapatan stabil, bahkan dalam kondisi kelebihan pasokan nasional.
Kondisi tersebut menciptakan kesan bahwa risiko bisnis tidak dibagi secara adil. PLN berada di garis depan menghadapi fluktuasi ekonomi, perubahan konsumsi, dan tekanan politik, sementara produsen swasta berada di zona aman.
Pertanyaan pun muncul, apakah desain perjanjian ini benar-benar dikaji matang sejak awal. Sejumlah analis menilai perencanaan permintaan listrik terlalu optimistis dan kurang mempertimbangkan skenario terburuk.
Pada saat kontrak ditandatangani, asumsi pertumbuhan ekonomi dan industri sangat tinggi. Namun, mekanisme pengaman jika proyeksi meleset nyaris tidak disiapkan secara memadai.
Di sinilah muncul kecurigaan publik. Banyak pihak mempertanyakan mengapa klausul kontrak begitu menguntungkan produsen, tetapi sangat membatasi fleksibilitas PLN sebagai BUMN strategis.
Meski belum ada bukti hukum yang memastikan adanya kongkalikong, persepsi ketidakadilan ini terus menguat. Transparansi proses pengambilan keputusan di masa lalu menjadi tuntutan yang sulit dihindari.
Banyak yang menilai, setidaknya ada kegagalan tata kelola. Entah karena tekanan politik, kepentingan investasi cepat, atau minimnya kontrol internal, hasil akhirnya tetap merugikan keuangan PLN.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan sektor strategis tidak bisa hanya berorientasi pada percepatan pembangunan. Tanpa desain risiko yang adil, negara berpotensi menjadi penanggung rugi permanen.
Ke depan, pembenahan kontrak dan audit kebijakan masa lalu dinilai krusial agar hubungan PLN dan swasta kembali seimbang, transparan, dan tidak meninggalkan kesan bahwa keuntungan segelintir pihak dibayar mahal oleh keuangan negara.
0 komentar:
Posting Komentar